Pemulihan Pendidikan Sumatra Pascabencana “Kemendikdasmen Gerak Cepat Salurkan Bantuan”

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan layanan pendidikan. Banyak sekolah terpaksa menghentikan proses belajar mengajar akibat kerusakan fasilitas serta gangguan akses menuju satuan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas psikologis peserta didik dan tenaga pendidik.

Berdasarkan data per 8 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi besar. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang cukup luas, mengingat peran sekolah sebagai ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Dampak masif tersebut mengharuskan adanya intervensi cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak.

Di Provinsi Aceh, terdapat 1.060 satuan pendidikan yang mengalami dampak langsung. Banyak di antara sekolah tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat, termasuk terendamnya ruang kelas dan hilangnya fasilitas penting akibat terpaan banjir. Guru dan siswa pun harus mengungsi atau memindahkan kegiatan belajar ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, 1.155 satuan pendidikan di Sumatra Utara turut terdampak, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah kerusakan terbesar. Banyak sekolah di daerah pedalaman mengalami isolasi karena akses jalan terputus, sehingga bantuan sulit menjangkau mereka pada tahap awal.

Di Provinsi Sumatra Barat, sebanyak 583 satuan pendidikan mengalami dampak bencana. Beberapa wilayah bahkan mengalami longsor yang mengakibatkan sejumlah sekolah tidak dapat digunakan sama sekali. Kerusakan ini menambah beban masyarakat yang sebelumnya juga terdampak secara ekonomi dan sosial.

Bencana ini memengaruhi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD (629), SD (1.205), SMP (566), SMA (235), SMK (118), PKBM (19), hingga SLB (26). Hal ini menggambarkan bahwa gangguan layanan pendidikan terjadi secara menyeluruh tanpa terkecuali, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus yang sangat memerlukan dukungan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, terdapat 22.419 tenaga kependidikan dan 238.305 murid yang terdampak langsung. Banyak dari mereka harus kehilangan materi pembelajaran, buku, maupun perlengkapan sekolah, sehingga proses belajar mengajar menjadi terhambat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan learning loss jika tidak segera ditangani.

Untuk mengatasi situasi tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan dana tanggap darurat sebesar Rp20,47 miliar. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat di wilayah yang terkena bencana. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.

Sebanyak Rp6,7 miliar telah disalurkan sebagai langkah awal dukungan. Bantuan tersebut mencakup operasional pembelajaran darurat, layanan dukungan psikososial, serta distribusi 74 tenda kelas darurat, 8.000 paket perlengkapan belajar, 55.000 buku teks dan nonteks, serta 4.500 paket logistik. Semua bantuan ini ditujukan untuk memastikan aktivitas belajar tetap berlangsung meski dalam kondisi terbatas.

Di tengah tantangan besar ini, Kemendikdasmen menekankan pentingnya gotong royong atau partisipasi semesta sebagai kunci percepatan pemulihan pendidikan. Melalui aktivasi Pos Pendidikan, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memastikan setiap langkah respons dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan layanan pendidikan dapat pulih dan kembali berjalan normal dalam waktu yang lebih cepat.