Kolaborasi 4 UPT Respons Cepat Pendidikan untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumut
Medan – 1 Desember 2025 – Posko Kemendikdasmen Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah resmi didirikan di BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat koordinasi dalam penanganan situasi darurat pendidikan akibat bencana. Kehadiran posko ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar UPT kemendikdasmen di provinsi Sumatera Utara dalam memberikan respons cepat dan terukur pada kejadian-kejadian bencana di wilayah Sumatera Utara.
Kepala BPMP Sumut, Afrizal Sihotang, ST, M.Si., menyambut kunjungan Kepala BBPPMPV BBL beserta rombongan serta perwakilan dari BBGTK yang hadir untuk melihat langsung kesiapan operasional posko. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh fasilitas, sumber daya manusia, serta alur koordinasi telah siap mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Setelah menerima kunjungan tersebut, Kepala BPMP dan Tim Respons Cepat segera bergerak menuju wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kebutuhan mendesak para warga dan satuan pendidikan dapat segera direspons.
Pendirian posko ini juga menjadi simbol kuatnya kolaborasi strategis antara empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen yang ada di Sumatera Utara. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana, khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat terdampak.
Keempat UPT tersebut meliputi BPMP Provinsi Sumatera Utara, BBGTK Provinsi Sumatera Utara, BBPMPV BBL, serta Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Dengan keterlibatan semua unit, penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mulai dari asesmen kebutuhan, penguatan psikososial, hingga pemenuhan sarana pembelajaran darurat.
Saat ini, Tim Respons Cepat telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan asesmen awal dan mengumpulkan informasi terkait kondisi sekolah, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Data tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami memohon dukungan semua pihak agar penanganan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembaruan informasi terkait perkembangan di lapangan akan terus disampaikan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik”, ujar Afrizal.
